Dekrit Presiden

LATAR BELAKANG KELUARNYA DEKRIT PRESIDEN

1. Kegagalan konstituante dalam menyusun UU
2. Adanya gerakan gerakan yang menyebabkan munculnya oemikiran pemikiran untuk kembali ke UUD 1945.
3. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam.

SITUASI POLITIK MENJELANG DEKRIT PRESIDEN

—  Sistim demokrasi liberal membawa akibat yang kurang thdp stabilitas politik akibatnya muncul berbagai konflik seperti :

1. Konflik Ideologi
2. Konflik antar klompok dan daerah
3. Konflik antar partai politik

—  Hal ini mendorong presiden soekarno untuk mengeluarkan konsepsi presiden tgl 21 februari 1957

Isi Konepsi Presiden

—  Penerapan sistem Demokrasi Parlementer diganti dengan Demokrasi Terpimpin karena tidak cocok dengan kepribadian indonesia.

—  Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.

—  Segera dibentuk Dewan Nasional.

Sidang Konstituante Menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

—  Dari pemilu tahun 1995 terbentuk dewan konstituante.Badan ini bertugas untuk menyusun UUD yang baru yang dibagi dalam dua kelompok:

1. Kelompok islam.
2. Kelompok nasionalis.

—  Namun kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam menyusun UUD.Akibatnya Dewan konstituante gagal dalam mengambil keputusan yang membuat presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945.
3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
4. Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

—  Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi terpimpin

Kehidupan Politik Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:

            1) memperlengkapi sandang pangan rakyat,

            2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta

            3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.

b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugasDPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.Dekrit Presiden adalah keputusanpemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat.Agar berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik, parlemen, danmiliter.

. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.

e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong).

f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyanganMalaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan IrianBarat (FNPIB).

g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEKsering disebut dengan Manipol USDEK.

DAMPAK  LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1. Terbentuknya lembaga lembaga baru yang sesuai dengan UUD 1945
2. Bangsa indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan
3. Kekuatan militer semakin aktif dalam politik Indonesia
4. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin
5. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar bagi Pemerintah